Bali Akan Data Keragaman Hayati dan Hewani

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali meminta bantuan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, guna mendata keanekaragaman hayati dan hewani yang ada di Pulau Dewata melalui sensus terkait program kedaulatan pangan.

“Saya ingin mendata mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Bali, apa saja yang ada endemik Bali, tanamannya apa saja, satwanya ada apa saja, dan keanekaragaman hayati lainnya apa saja ada di Bali,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Kamis (17/4).

Gubernur Koster mengatakan bahwa data itu penting, termasuk salah satunya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Bali dengan terlebih dahulu mengetahui sumber-sumber pangan yang ada.

“Karena itu betul-betul mohon sinerginya karena tidak ada yang lebih berpengalaman dari cara melakukan sensus BPS,” ujar Gubernur Koster.

Dia menjelaskan bukan survei yang mereka inginkan namun langsung melakukan sensus sehingga memiliki data konkret.

Jika disetujui, Pemprov Bali akan bersama BPS merancang desain untuk sensus keragaman hayati dan hewani ini.

“Ada kontribusi BPS untuk Bali selain data yang umum berlaku di seluruh Indonesia, ada yang spesifik untuk Bali, mungkin ini bisa menjadi percontohan,” ucap Gubernur Koster.

Gubernur Koster menyadari permintaannya berbeda dari penelitian umum badan statistik, namun menurutnya wajar karena tiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan dan keunikan masing-masing.

Oleh karena itu perlu digali, sehingga ciri khas nusantara dapat terlihat seluruhnya.

“Saya mohon sekali betul-betul dipersiapkan dengan baik. Nanti saya tugaskan tim untuk berkelanjutan menyiapkan apa yang akan kita jalankan di tahun 2025–2026 sampai ke aplikasinya yang berbasis digital,” tandas Gubernur Koster.

Selain keragaman hayati dan hewani, Pemprov Bali juga hendak membuat sensus kebudayaan untuk menggali keragaman budaya di Bali.

Program Sensus Kebudayaan Bali ini dengan lokasi di desa adat. Sensus ini bertujuan untuk perlindungan kebudayaan Bali, karena Bali dikenal akan kekayaan dan keunikan budayanya yang beragam. Semua kebudayaan itu ada di desa adat. 

“Nanti kita rancang, apakah BPS Provinsi Bali jadi penyelenggara sensus ini dengan kerja sama atau bagaimana nanti mekanismenya. Yang jelas data kebudayaan yang ada di desa adat ini harus detail kita miliki sebagai aset,” ujar Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4). 

Gubernur Koster juga menegaskan dalam Sensus Kebudayaan Bali ini akan ada sensus jumlah penduduk krama Bali, untuk mengetahui secara spesifik jumlah dan pendidikan dari anak pertama (Wayan, Putu, dan Gede), anak kedua (Made, Nengah, dan Kadek atau Kade), anak ketiga (Komang, Nyoman), dan anak keempat (Ketut).

Gubernur Koster berharap agar pengumpulan-pengumpulan data yang diinginkan ini dapat terwujud meski tahun ini masih dalam tahap merancang karena merupakan dua hal yang baru di Indonesia. 7 ant