Petugas Kejar Penunggak Pajak Ranmor

Operasi ini melibatkan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, bersama Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan kepolisian. Sebanyak 43 personel diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan, terutama terhadap kendaraan dengan pelat nomor Bali yang digunakan di Tabanan, namun bukan terdaftar di wilayah tersebut.

Ketua Tim Pemeriksaan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Rudy menegaskan operasi yang dilakukan bagian dari meningkatkan kepatuhan masyarakat. Terutama memeriksa kendaraan yang digunakan di Tabanan agar dibaliknama atas nama pemilik yang berdomisili di Tabanan.

Sebab, menurut dia, hal ini penting karena dengan sistem opsen pajak yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan diturunkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, pajak yang masuk ke provinsi harus segera diserahkan ke kabupaten/kota secara real-time harian. "Jika kendaraan digunakan di Tabanan, maka sebaiknya dibaliknama agar opsen pajaknya masuk ke Tabanan. Ini akan meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Bahkan, diakuinya, selain melalui operasi gabungan, upaya penagihan juga dilakukan secara door-to-door ke rumah-rumah guna mendata kendaraan dan memberikan imbauan kepada pemiliknya. "Faktor utama keterlambatan pembayaran pajak, dominan karena pemilik lupa. Oleh karena itu, di setiap kantor Samsat kabupaten telah diterapkan program WA Blast, yaitu sistem notifikasi via WhatsApp yang mengingatkan wajib pajak sebelum jatuh tempo," tegas Rudy. 

Sementara itu, Kepala Seksi Penagihan UPTD PPRD Kabupaten Tabanan, Anak Agung Sagung Inten Darma Patni, S.Sos, mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabanan masih memiliki tunggakan pajak sebanyak 53 ribu kendaraan, dengan 58 persen di antaranya adalah sepeda motor. "Faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka tunggakan pajak di Tabanan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," tandasnya.7des