Tenaga Outsourcing DLH 3 Bulan Belum Gajian

Kondisi itu langsung mencuat ke permukaan hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menilai persoalan telat menggaji tersebut tak sebanding dengan wacana pemerintah dalam penuntasan penanganan sampah. 

Permasalahan ini langsung direspon Pansus I DPRD Tananan dalam penyusunan RPJMD 2025 - 2029. Pansus akan menelusuri kebenarannya. Sebab dalam pembahasan RPJMD itu salah satu penekanan permasalahan yang harus tuntas adalah sampah yang saat ini sudah menjadi isu global. 

Ketua Pansus I RPJMD 2025 - 2029 I Gusti Nyoman Omardani mengatakan pihaknya segera akn berkoordinasi dengan DLH Tabanan. Selain itu, permasalahan ini muncul karena adanya moratorium terhadap pegawai kontrak sehingga tidak bisa mengalokasi penggajian dari APBD. 

Pegawai yang tidak masuk database dicarikan solusi masuk ke sistem outsourcing. "Nah sekarang ini sedang berproses. Biarkan dulu bagaimana mekanismenya supaya segera mereka mendapat hak-haknya," beber Omardani.

Kata dia, dalam urusan ini pihaknya yang juga selaku Ketua Komisi I DPRD Tabanan juga akan menelusuri status asli dari pegawai yang belum mendapat hak tersebut. "Apa ada nanti yang pegawai kontrak belum dapat hak, ini yang kami perlu telusuri karena kalau ada nanti ditakutkan bakal berimbas pada tanggung jawabnya," tegasnya. 

Dihubungi terpisah, Kepala DLH Tabanan I Gusti Putu Ekayana mengatakan permasalah itu muncul karena masalah perubahan sistem. Pekerja yang belum mendapat gaji karena belum masuk akun (database). "Sebelumnya tenaga non ASN, non kontrak yang tidak bisa masuk akan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga menjadi tenaga outsourcing," terangnya. 

Dalan proses berpindah ke model outsourcing ini, jelas dia, perlu proses. Karena ada sejumlah persyaratan yang harus dilalui. Harus daftar dulu ke dokumen pengguna anggaran, penyesuaian di E - katalog dengan pihak ketiga hingga adanya rekrutmen tenaga oleh pihak ketiga. "Ini yang memerlukan waktu dan proses. Namun pada intinya sebagain hak sudah dibayarkan. Yang lainnya menyusul karena ada kendala di proses administrasi," tandasnya.7des